Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mahyudin menilai mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan hanya melempar isu soal Pilpres 2024 yang akan diatur hanya ada dua pasangan capres cawapres. "SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di Pemilu 2024 ini. SBY, bagaimanapun juga ia merupakan seorang mantan Presiden 2 periode, sehingga pandangannya perlu diperhatikan," kata Mahyudin di Jakarta, Senin (19/9/2022). Mahyudin menjelaskan pandangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu harus menjadi masukan bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu mulai dari proses pemungutan, perhitungan hingga rekapitulasi suara.
KPU harus memastikan semua akan berjalan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Mahyudin menegaskan apa yang disampaikan SBY dalam pidatonya terkait potensi kecurangan tersebut tentu harus disertai data data yang jelas. "(Perlu ada) bukti bukti yang membuatnya yakin akan ada kecurangan, terutama dalam Pilpres 2024. Jangan hanya melempar isu, apalagi ini merupakan isu sensitif menjelang tahun politik. Jangan sampai, karena isu ini kita menjadi saling curiga. Partai curiga kepada KPU dan pemerintah," pungkas Mahyudin.
Mengenai isu kecurangan Pemilu, lanjut Mahyudin, Partai Perindo selama ini selalu konsisten memperjuangkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Terkait ambang batas Pilpres, Partai Perindo tidak ingin menjadikan isu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yang kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Partai Perindo justru menyoroti persoalan lain yang lebih penting dalam keberhasilan kontestasi Pilpres 2024," katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tanda tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil. Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda tanda pemilu tidak jujur.
Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). "Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya. SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak hak rakyat bukan?" tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat.
